Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) terus mengakselerasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam paparan resmi yang digelar di Rumah Kediaman Bupati, Rabu (24/09/2025).

‎Beberapa program yang menjadi fokus utama meliputi Kartu Siap Kerja Batola, Beasiswa Batola, serta Insentif bagi Guru TPA dan Kaum Masjid.

‎Kartu Siap Kerja Batola

‎Program unggulan ketenagakerjaan ini dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Batola dengan tujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pelatihan akan berbasis pemagangan, penempatan kerja, hingga wirausaha mandiri.

‎Pada 2025, program ini menargetkan 42 orang peserta, meningkat menjadi 300 orang pada 2026, di luar pelatihan dari kementerian maupun SKPD.

‎Seleksi peserta dilakukan secara terbuka oleh tim percepatan.

‎Pemerintah juga menggandeng perusahaan agar memprioritaskan lowongan kerja bagi tenaga kerja lokal.

‎Program Beasiswa Batola

‎Program ini mengusung konsep “Satu Kecamatan, Satu Sarjana” dengan target 201 penerima dalam empat tahun. Seleksi akan dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Bagian Kesra.

‎Prioritas bidang studi meliputi pertanian (30%), pendidikan (20%), kesehatan (20%), pemerintahan (20%), dan ekonomi (10%).

‎Penerima beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang ber-KTP Batola, serta berkomitmen untuk kembali mengabdi di daerah.

‎Pemerintah daerah menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan seperti UMB dan UNISKA, dengan target penyelesaian November 2025.

‎Selain itu, terdapat program beasiswa calon dai yang akan diseleksi bersama Kemenag dan MUI, termasuk kerja sama dengan pemerintah Yaman. Para penerima beasiswa calon dai diwajibkan laki-laki dan berkewajiban mengabdi kembali ke Batola.

‎Insentif Guru TPA dan Kaum Masjid

‎Program ini ditujukan untuk mendukung keberadaan masjid serta guru TPA di Batola.

‎Data penerima insentif kaum masjid akan diseleksi Kemenag melalui KUA Kecamatan, sementara guru TPA wajib terdaftar di Kemenag.

‎Guru TPA yang menerima insentif juga akan dikoordinasikan dengan Disnakertrans agar terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

‎Dengan paparan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi 12 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan keagamaan. (Aa)