Marabahan – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali menggelar apel lingkup Pemkab Batola. Apel dimulai pukul 07.45 WITA dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Barito Kuala, H. Zulkipli Yadi Noor, sekaligus menyampaikan tentang Sosialisasi Anti Korupsi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (Seleksi Terbuka Jpt Pratama & Manajemen Talenta), yang berlangsung di halaman Kantor Bupati pada Senin (29/09).

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas kedisiplinan mengikuti apel rutin setiap hari Senin. Ia menegaskan bahwa sikap positif ini harus terus dijaga serta menjadi teladan dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin prima.

“Disiplin dan komitmen ASN merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ucapnya.

Sekda juga menyoroti pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang berlangsung sejak Juli hingga Oktober 2025. Survei ini bertujuan mengukur risiko korupsi di daerah sekaligus mengevaluasi dampak upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan.

Zulkipli menyampaikan bahwa nilai SPI Barito Kuala dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, yakni:
•    79,29 pada tahun 2022 (zona hijau/terjaga),
•    75,21 pada tahun 2023 (zona kuning/waspada),
•    73,20 pada tahun 2024 (zona kuning/waspada), hanya terpaut 0,2 menuju zona merah.

Tiga Komponen Responden SPI KPK 2025
1.    Komponen Internal (ASN Pemda Barito Kuala)
o    Jumlah populasi: 1.035 ASN
o    Target sampel: 410 ASN
o    Realisasi: 511 ASN sudah mengisi
o    Meskipun target responden sudah terpenuhi, ASN yang menerima WA blast resmi dari KPK tetap diharapkan berpartisipasi, agar hasil survei lebih valid dan wajar secara statistik.
2.    Komponen Eksternal (Masyarakat penerima layanan SKPD)
o    Jumlah populasi: 1.484 orang
o    Target sampel: 421 orang
o    Realisasi: 107 responden (19,71%)
o    SKPD yang memberikan layanan publik diminta lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima layanan agar bersedia mengisi kuesioner SPI, baik melalui link website maupun barcode yang sudah disampaikan ke masing-masing SKPD.
3.    Komponen Eksper (Tenaga Ahli)
o    Berisi responden dari unsur auditor (BPK, BPKP, KPK), jurnalis, advokat, DPRD, aparat penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan), pengusaha, dan BUMD.
o    Jumlah populasi: 35 orang
o    Realisasi: 80% responden sudah terpenuhi.

“Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dukungan penuh ASN, masyarakat, dan para pemangku kepentingan sangat penting untuk meningkatkan kembali nilai SPI Barito Kuala,” tegasnya.

Dalam arahannya, Sekda menekankan tiga agenda penting yang menjadi tindak lanjut rekomendasi SPI KPK:
1.    Penguatan integritas dan sosialisasi anti korupsi – ASN diminta menjauhi praktik penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, serta benturan kepentingan.
2.    Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama – Dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel untuk melahirkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan visioner.
3.    Manajemen talenta ASN – Sistem yang menyiapkan ASN terbaik secara berjenjang untuk menduduki posisi strategis berbasis prestasi, bukan kedekatan.

“Tiga agenda ini adalah kunci menuju birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani,” tambahnya.

Mengakhiri sambutan, Sekda mengajak seluruh ASN agar terus menjaga kebersamaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga pelayanan yang kita berikan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Mari kita jadikan integritas sebagai budaya kerja sehari-hari,” tutupnya. (ben)