BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara serentak kepada 13 pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (26/05).

Opini WTP yang diraih menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dinilai telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung sistem pengendalian intern yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, hadir langsung menerima dokumen LHP didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, H. Zulkipli Yadi Noor, Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono serta jajaran Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, mengapresiasi komitmen seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Barito Kuala, dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan mempertahankan capaian opini WTP. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap memperhatikan sejumlah temuan yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Hingga 22 Mei 2026, tindak lanjut atas temuan yang berdampak pada penyetoran atau pemulihan ke kas daerah baru mencapai 43,9 persen dari nilai yang direkomendasikan,” ujar Andriyanto.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Batola H. Bahrul Ilmi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian serta kelancaran proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim BPK .

“Alhamdulillah, kita pada hari ini telah menerima hasil laporan pemeriksaan BPK tahun 2025. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankan sinergi dari BPK ini serta kita ke depan agar lebih bisa berbenah lagi, sehingga LKPD bisa sukses di masa-masa yang akan datang,” ungkap H. Bahrul Ilmi saat memberikan keterangan pers seusai prosesi penyerahan.