Marabahan, — Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Workshop Agen Siber Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, bertempat di aula Bahalap Marabahan, Senin (20/10).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barito Kuala, Herman Susilo dan dihadiri peserta dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Kominfo Aris Saputera menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis dalam upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjaga keamanan informasi di era digital.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kesadaran bersama dan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah sebagai Agen Siber yaitu individu yang memiliki pemahaman dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan kerjanya masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menegaskan pentingnya kesadaran keamanan informasi di tengah transformasi digital yang semakin pesat.

“Di era transformasi digital seperti saat ini, keamanan informasi telah menjadi isu krusial yang tidak dapat kita abaikan. Ancaman siber, mulai dari kebocoran data, peretasan sistem, hingga penyebaran hoaks, semakin kompleks dan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan publik,” ujar Wabup.

“Keberadaan Agen Siber sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi di lingkungan pemerintahan,” lanjutnya.

Melalui workshop ini, lanjut Herman Susilo, para peserta diharapkan dapat memahami konsep dasar keamanan informasi, mengenali potensi ancaman siber beserta langkah mitigasinya, serta menjadi agen perubahan yang mampu membangun budaya keamanan informasi di unit kerja masing-masing.

Kegiatan Workshop Agen Siber Keamanan Informasi Pemerintah Daerah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memperkuat keamanan data serta informasi pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan aman.