Banjarbaru, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, H.Muhidin, membuka secara resmi pertemuan penting yang dihadiri oleh para Bupati dan Wakil Bupati dari sejumlah Kabupaten, Sekretaris Daerah perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta pejabat dari instansi terkait di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (02/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H.Muhidin menyampaikan apresiasi yang tulus atas kehadiran para pejabat daerah, yang mencerminkan komitmen kuat bersama dalam menghadapi tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks dan dinamis, terutama terkait kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah pada tahun anggaran 2026.

Lebih lanjut Bapak H.Muhidin menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 yang memuat perubahan signifikan terkait alokasi dana transfer ke daerah. Perubahan tersebut menuntut kesiapan dan respons cepat dari pemerintah daerah agar dapat beradaptasi dengan dampak perubahan kebijakan fiskal tersebut.

Beliau juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan yang adaptif serta mendorong efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah. Hal ini juga untuk mengantisipasi dampak perubahan pendanaan yang akan berlangsung pada tahun 2026.

Pada kesempatan itu berhadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H. Zulkipli Yadi Noor mewakili Bupati Barito Kuala ikut menyampaikan dukungan penuh atas upaya pemerintah provinsi dalam menyiapkan skenario penyesuaian kebijakan fiskal yang akan berdampak pada pembiayaan pembangunan daerah, dan berharap pertemuan ini menjadi forum komunikasi yang efektif untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi perubahan yang ada.

Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, memperkuat tata kelola keuangan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan di tengah tantangan fiskal nasional yang semakin kompleks. (M.I)