BUPATI H. BAHRUL ILMI DUKUNG TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
Marabahan – Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan acara Pembukaan sosialisasi katalog elektronik versi 06 bagi penyedia dan non penyedia lingkup Pemkab Barito Kuala. Acara tersebut di buka oleh Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi yang diwakilkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, dr. Hj. Azizah Sri Widari di Aula Lt 2 Dinas PUPR, Selasa (25/02).
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 17 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Bahrul ilmi dalam sambutan tertulisnya mengakatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini telah berdampak pada perubahan-perubahan mendasar yang membawa bangsa kita menuju paradigma baru memasuki era teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi tersebut diarahkan pada ketersediaan jaringan informasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum, pelayanan yang cepat, profesional, transparan dan lebih mudah.
“Sosialisasi ini merupakan upaya untuk memperkenalkan babak baru dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan. E-Katalog telah menjadi salah satu platform yang memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta. Dengan hadirnya versi 6 ini diharapkan lebih banyak keunggulan dan fitur baru yang akan mendukung transparansi dalam pengadaan tersebut.” Katanya
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berintegritas, serta mengurangi potensi praktek korupsi.
“Dengan mekanisme transparan, diharapkan akan tercipta persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan tersebut. Bergabung dengan e-katalog adalah peluang strategis bagi para pengusaha. Mereka tidak hanya mendapat akses ke pasar pemerintah, tetapi juga ke sistem yang mempermudah proses transaksi dan administrasi,” pungkasnya.
(A.A/ Foto by M.S & Rlnd/ Kominfo )