Bupati Barito Kuala (Batola) H Bahrul Ilmi sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 kepada DPRD Batola pada rapat Paripurna, Kamis (27/3).

Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Batola Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, didampingi Wakil Ketua I Harmuni, Wakil Ketua II H Bahriannoor, serta dihadiri sejumlah anggota. Rapat Paripurna juga turut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) H Zulkipli Yadi Noor, dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Batola.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Bahrul Ilmi memaparkan target pendapatan Batola 2024 sebesar Rp1,82 triliun telah terealisasi Rp1,91 triliun atau sebesar 105,10 persen. Sementara belanja daerah yang diformulasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer terealisasi sebesar Rp1,94 triliun atau 94,97 persen dari target Rp2,042 triliun.

"Adapun alokasi APBD Batola 2023 sebelum perubahan adalah sebesar Rp1,61 triliun telah menjadi sebesar Rp2,042 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp432.232.540.565 atau setara 27 persen," sambungnya.

Selain penggunaan dan perolehan anggaran sepanjang 2024, Pemkab Batola juga diklaim mencapai kinerja yang baik dalam sejumlah indikator pembangunan. Indikator dimaksud antara lain penurunan angka kemiskinan, percepatan penurunan stunting, perbaikan gini rasio atau ketimpangan pendapatan, hingga penurunan tingkat pengangguran terbuka.

"Kemudian dibanding 2023, terjadi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Batola sebesar 1,03 persen menjadi 71,74 dan berada di kategori tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga positif dengan nilai 5,02 persen atau naik 0,95 persen dari tahun anggaran 2023 sebesar 4,07 persen," sambungnya.

Peningkatan tersebut bersumber dari aktivitas pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, industri pengolahan perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan, hingga jaminan sosial wajib.

Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batola 2024 sudah mencapai Rp34,29 juta per kapita atau meningkat dari PDRB 2023 sebesar Rp32,39 juta per kapita.

“Tidak kalah penting dari seluruh upaya yang dilakukan sepanjang 2024 adalah pengendalian inflasi. Hingga Desember 2024, angka inflasi sebesar 1,98 persen atau turun dari 2,28 persen. Terkait penanganan pengangguran terbuka, Batola berhasil melakukan penurunan hingga 0,01 persen dari 3,42 persen menjadi 3,41 persen hingga akhir 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan tercatat 4,36 persen atau jauh menurun dibandingkan 2023 dengan 4,6 persen. Juga jauh menurun dibanding 2022 sebesar 4,75 persen. Catatan positif lain sepanjang 2024 adalah penurunan prevalensi stunting. Dari semula 33,36 persen berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, berhasil diturunkan sebanyak 17,7 persen menjadi 15,9 persen," imbuhnya.

Hal lain yang patut digarisbawahi adalah nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan. Melihat dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kementerian PAN RB, Pemkab Batola meraih nilai 77,04 atau predikat BB," papar H. Bahrul.

Selain mengungkapkan sejumlah indikator pencapaian Pemkab Batola sepanjang 2024, Bahrul juga menyisipkan Lima Raperda agar dapat dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Batola 2025.

"Usulan tersebut berkaitan dengan dinamika yang terjadi, baik dari segi kebutuhan mendesak maupun perubahan ketentuan perundang-undangan," ujar H. Bahrul.

Kelima Raperda yang dicanangkan di antaranya perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2027 tentang Badan Permusyaratan Desa.

Kemudian didasari niat memperoleh sebanyak-banyaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), diusulkan Raperda perubahan bentuk hukum dua perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Kedua perusahaan daerah dimaksud adalah PD Aneka Usaha Selidah dan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM).

"Berbekal kerja keras dan sinergi yang baik antara DPRD dan Pemkab Batola, kami optimistis pembahasan Raperda dalam Propemperda 2025 akan berjalan dengan baik dalam beberapa bulan kedepan. Tidak hanya sesuai target, juga menjadi produk hukum yang berkualitas dengan kepentingan masyarakat dan sesuai ketentuan perundang-undangan," tutupnya.